PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
1. Pendahuluan
Pembangunan ekonomi krisia tahun 1997 memang telah memberi hasil-hasil positif bagi perekonomian Indonesia terutama sisi kinerja ekonomi makronya.Tinkat pendapatan nasional rata-rata perkapita mengalami peningkatan yang cukup sekitar U$ 50 pertengahan 1960 menjadi lebih dari U$$1000 pertengahan 1990.Indonesia sempat disebut sebagai calon Negara industri baru di Asia Tenggara.Tetapi dari kualitasnya pembangunan ekonomi selama Orde Baru menciptakan kesenjangan yang besar dalam distribusi pendapatan antarkelompok maupun kesenjangan ekonomi antardaerah. Pembangunan ekonomi yang tidak merata membuat sebagian provinsi ingin melepaskan diri dari IndonesiaSeperti timor timur yang sekarang bukan lagi menjadi bagian dari Negara Indonesia yang sudah berubah nama menjadi timor leste.
2. Pembahasan
• Distribusi PDB Nasional menurut Provinsi
Distribusi nasional merupakan indicator terutama di antara indicator yang lain digunakan untuk mengukur derejat penyebaran dari hasil pembangunan ekonomi disuatu Negara.PDRB nasional relative sama antar provinsi member indikasi distribusi PDB nasional relative merata. Terdapat tujuh provinsi yang mencapai pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan nasional. Kenyataan ini menandakan masih terjadi ketimpangan pendapatan antardaerah. Dalam lima tahun terakhir terdapat tujuh provinsi yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Ketujuh daerah tersebut adalah Provinsi Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Jambi, Sulawesi Tengah, Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan DKI Jakarta.Menurut peneliti/ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, indeks pemerataan antarwilayah memang makin baik. Ia menilai hal itu terjadi karena pemerintah berhasil melakukan akselerasi pembangunan di daerah, seperti membuka perkebunan sawit di daerah-daerah. Namun, jika dilihat dari peran masing-masing daerah dalam pembentukan PDB, ia menilai tetap masih ada ketimpangan.Peranan wilayah kawasan barat Indonesia, dalam lima tahun terakhir, masih tetap penyumbang PDBnasional terbesar.Data BPS menyebutkan peranan kawasan barat Indonesia terhadap PDB dalam lima tahun terahir masih di atas 80 persen bagi PDB nasional, sisanya kawasan timur.Berturut-turut, dari 2004-2008, kawasan barat menyumbang 81,74 persen, 80,95 persen, 81,76 persen, 82,00 persen, dan 80,90 persen. Sedangkan kawasan Timur dari 2004-2008, secara berturut-turut menyumbang 18,26 persen, 19,05 persen,18,24persen,18persen,dan19,1persen.Catatan LIPI menyebutkan walaupun dalam kurun lima tahun terakhir indeks pemerataan antarwilayah makin baik, namun sayangnya tidak dibarengi dengan perbaikan kesenjangan pendapatan antargolongan.Berdasarkan data LIPI, gini rasio dalam lima tahun terakhir persentasenya makin besar. Pada tahun 2005-2008, gini ratio berturut-turut tercatat sebesar 0,36 persen, 0,33 persen, 0,37 persen dan 0,37 persen.
Ketimpangan pendapatan terjadi terjadi karena, ternyata, akselerasi pembangunan di daerah, seperti pembukaan perkebunan sawit, dan kebun-kebun lainnya, bukanlah domain petani kecil tapi pengusaha kaya, sedangkan mayoritas petaninya hanyajadiburuhHalLazim tidak heran jika tujuh provinsi yang disebutkan Yudhoyono mengalami pertumbuhan ekonomi diatas pertumbuhan ekonomi nasional.Jakarta otomatis tinggi karena semua kantor pusat perusahaan ada di Jakarta, dan ditunjang oleh tumbuhnya sektor konstruksi dan telekomunikasi dalam lima tahun terakhirSedangkan daerah sisanya, pertumbuhannya ditopang dari kekayaan sumber daya alam. “Kalau melihat tren lima tahun terkahir, harga produk primer mengalami kenaikan, maka otomatis yang kaya SDA pertumbuhannya akan bagus
Namun yang menjadi pertanyaan, kata dia, jika suatu daerah kaya SDA namun ternyata pertumbuhannya tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. “Kalau yang tidak kaya SDA pasti akan sulit tumbuh, tapi kalau yang ternyata kaya SDA, namun tidak tumbuh juga, berarti ada permasalahan
untuk mengukur kinerja perekonomian di masa otonomi, sebaiknya SBY jangan memaparkan kinerja perekonomian provinsi. Hal ini dikarenakan, di masa otonomi daerah yang sudah berjalan sejak adanya UU 22/1999 yang diganti UU 32/2004 tentang otonomi daerah, dinamika perekonomian justru lebih aktif di kabupaten/kota. Oleh karena itu, dalam memaparkan keberhasilan, ke depan, yang disebutkan jangan provinsinya, tapi kabupaten/kotanya seperti apa
Gambaran pertumbuhan ekonomi provinsi sejak otonomi daerah sudah tidak mencerminkan realitas pertumbuhan ekonomi yang nyata.Harus dilihat, per kabupaten dalam provinsi itu seperti apa? Karena sejak otonomi, sebenarnya, makin banyak daerah kabupaten/kota yang makin terisolir dan tidak terurusKemampuan masing-masing daerah dalam menarik investasi, berbeda-beda. Hal ini dikarenakan di masing-masing daerah di Indonesia masih ditemui permasalahan ketersediaan SDM baik pemerintah maupun swasta yang mampu mengelola potensi ekonomi yang ada di daerahnya.
Secara keseluruhanketersediaan SDM dan pengusaha yang memunyai kecakapan masih rendah. Kondisi saat ini, kata dia, per 80 orang penduduk indonesia ditopang oleh 1 unit usaha pengolahan, dan per 10 orang penduduk ditopang oleh 1unit usahapertanian.
Idealnya rasio di masing-masing daerah, 1 untuk unit usaha pengolahan menopang 20 penduduk, dan 1 unit usaha pertanian menopang 6 penduduk.
• PDRB rata-rata per kapita dan tren pertumbuhannyaPemerintah optimistis bahwa pada akhir 2014 rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Indonesia mencapai USD5.000. Angka ini diperoleh dengan asumsi produk domestik bruto (PDB) mampu menembus USD1 triliun.
Optimisme muncul berdasarkan data masa lalu di mana untuk 2004 PDB per kapita kita hanya USD1.184 dan meningkat sebesar USD3.000 pada akhir 2010.
Sementara untuk mengejar selisih total PDB sebesar USD300 selama tiga tahun (2011-2014) juga cukup besar melalui program percepatan pembangunan infrastruktur dan capital inflow untuk mendukung investasi sektor riil di Indonesia.
Besaran pendapatan per kapita merefleksikan kemakmuran , daya beli dan kemajuan pembangunan suatu negara. Angka ini didapatkan melalui pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Semakin besar PDB per kapita suatu negara, semakin makmur masyarakatnya.
Karena itu, PDB per kapita juga seringkali digunakan untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi antarnegara. Namun, optimisme peningkatan PDB per kapita ini perlu dicermati dengan penuh kehati- hatian. Hal ini karena data PDB dihitung dengan menjumlahkan total output/pendapatan yang diproduksi di dalam negeri.
Hanya saja, data ini perlu dilengkapi dengan melihat distribusi dan kualitas kontribusi sektoral maupun kelompok pendapatan masyarakat sehingga pencapaian PDB per kapita perlu dilengkapi dengan indikator yang lebih mencerminkan pemerataan akses, kontribusi, dan distribusi agar PDB per kapita menjadi lebih berkualitas.
Beberapa data terakhir menunjukkan ada pola pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektoral menunjukkan pertumbuhan positif untuk sektorsektor non-tradable seperti keuangan, transportasi dan telekomunikasi, hotel dan restoran, perdagangan, konstruksi, gas dan air bersih,listrik, serta jasa lain.
Sementara itu tren sebaliknya ditunjukkan oleh sektor tradable seperti pertanian, pertambangan dan galian, serta industri manufaktur nasional. Persoalan terjadi karena mayoritas tenaga kerja dan masyarakat Indonesia hidup dari sektor tradable.
Dikhawatirkan, ketimpangan kontribusi sektoral terhadap total pertumbuhan ekonomi nasional memunculkan persoalan atas ketimpangan pendapatan antara pekerja di sektor non-tradable dan tradable.
Menurut data BPS per Februari 2010, jumlah tenaga kerja Indonesia di sektor pertanian Rp42,8 juta orang (40 persen) dari keseluruhan angkatan kerja nasional yang mencapai 107,4 juta orang.
Kualitas kesejahteraan mayoritas tenaga kerja nasional yang bekerja di sektor pertanian juga perlu mendapatkan serius dari pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan pemantauan harga-harga di 32 pedesaan yang dilakukan BPS pada Desember 2010 menunjukkan nilai tukar petani (NTP) secara nasional turun 0,13 persen dibandingkan NTP November 2010.
Penurunan ini karena indeks harga hasil produksi pertanian lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga petani untuk keperluan produksi. PDB per kapita tentu perlu mendapatkan pengayaan dari data dan indikator lain yang lebih bersifat sektoral dan riil di masyarakat.
Pola-pola ketimpangan akan semakin melebar apabila PDB per kapita yang tinggi hanya dikontribusikan oleh sektor yang lebih padat modal dan teknologi. Dengan begitu, penyerapan lapangan kerja juga menjadi terbatas.
Asumsi APBN 2011 telah menargetkan bahwa setiap satu persen tambahan pertumbuhan ekonomi akan menyerap tenaga kerja sebanyak 400 ribu orang. Perkembangan sektoral perlu menjadi acuan untuk mengembangkan strategi penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Pertumbuhan PDB per kapita adalah indikator yang mencerminkan bahwa Indonesia dapat menjadi kekuatan ekonomi utama di masa mendatang.
Namun, berbagai macam bentuk ketimpangan sepertinya akan terus membayangi peningkatan PDB per kapita Indonesia. Hal ini perlu juga mendapatkan perhatian khusus dari segenap pengambil kebijakan baik di tingkat pusat ataupun daerah.
Persoalan ketimpangan kepemilikan tanah dan lahan, kesenjangan gaji eksekutif puncak dan eselon yang ada di bawahnya, kesenjangan sektoral, serta pendidikan dan akses terhadap kualitas pelayanan publik yang lebih merata.
Selain itu juga mayoritas pola usaha dan tenaga kerja di Indonesia masih berada di sektor informal jelas akan menjadi tantangan tersendiri untuk dapat 'mendamaikan' antara sektor formal dan informal.
Ketika persoalan ketimpangan dapat kita kurangi, niscaya peningkatan PDB per kapita akan semakin dirasakan dan dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Inilah tantangan kita bersama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.
• Konsumsi rumah tangga per kapita antar provinsi
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita merupakan salah satu indicator alternative yang dapat dijadikan ukuran untuk melihat perbedaan dalam tingkat kesejahteraan penduduk antarprovinsi .semakin tinggi pendapatan per kapita di suatu daerah semakin tinggi pengeluaran konsumsi per kapita di suatu daerah itu. Provinsi di jawa mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan provinsi diluar jawa .Terlihat dengan lebih rendahnya alokasi pengeluaran untuk makanan penduduk di jawa di bandingkan provinsi luar jawa.
• Indeks pembangunan manusia
Pembangunan manusia telah menjadi tema utama dunia seiring dengan diterbitkannya Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report) pertama kali oleh PBB pada tahun 1990. Orientasi pembangunan bergeser dari pembangunan ekonomi yang fokus pada pertumbuhan pendapatan semata menjadi pembangunan berorientasi manusia. Manusia atau penduduk harus menikmati hasil-hasil pembangunan secara nyata. Pertanyaannya, apa itu pembangunan manusia? Menurut United Nations Development Programme(UNDP), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan bagi penduduk, kebebasan untuk hidup lebih sehat, lebih berpendidikan, dan dapat menikmati standar hidup yang layak.
Kita tidak bisa hanya bangga dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika ternyata masih banyak penduduk yang belum bisa hidup secara layak. Meskipun angka pengangguran rendah, mungkin masih banyak yang bekerja tidak layak dengan upah yang rendah. Laju inflasi yang rendah seharusnya disertai dengan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan nutrisi yang lebih baik. Seorang sarjana kita anggap sudah berpendidikan tinggi, tetapi itu saja tidak cukup jika dirinya tidak memiliki banyak pilihan ketika memasuki pasar kerja. Menurut Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi, seseorang dapat dikatakan 'miskin' jika dirinya tidak memiliki banyak 'pilihan' dalam hidupnya. Pembangunan manusia akan dikatakan berhasil jika mampu memperbanyak pilihan-pilihan bagi penduduknya. Kita bersyukur bahwa kualitas kesehatan penduduk Indonesia yang dicerminkan dengan indikator angka harapan hidup sudah cukup baik. Diperkirakan, pada 2010 angka harapan hidup sudah mencapai 71,5 tahun. Artinya, orang yang lahir di tahun 2010 memiliki harapan untuk hidup hingga 71,5 tahun. Apa kunci keberhasilan angka harapan hidup? Salah satu kunci terpenting ialah menurunnya angka kematian bayi (infant mortality rate). Pada 2007, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka kematian bayi (anak berusia 0-1 tahun) sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup. Masih butuh upaya keras untuk mencapai target MDGs tahun 2015 sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup.
Namun, Indonesia dapat mengalami kesulitan dalam meningkatkan kinerja penurunan angka kematian bayi (AKB) jika angka kelahiran tidak terkendali. Indikasi ledakan penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 harus disikapi dengan cermat jika ingin memperbaiki kinerja IPM bidang kesehatan. Semakin banyak anak yang dimiliki seorang ibu, semakin rendah kemampuan si ibu untuk memberikan nutrisi yang memadai bagi anaknya. Padahal, kemampuan bayi untuk dapat bertahan hidup dan berkembang ditentukan oleh asupan gizi atau nutrisi yang diterima para ibu menyusui. Oleh karenanya, kebijakan pengendalian jumlah penduduk tetap penting untuk mencapai kinerja pembangunan manusia yang lebih baik dibidang kesehatan.
Seperti telah diungkapkan sebelumnya, titik terlemah pembangunan manusia Indonesia ternyata berada di sektor pendidikan. Kinerja tertinggi bidang pendidikan di ASEAN diraih Malaysia, yang rata-rata penduduknya mampu menempuh pendidikan hingga SMP ke atas. Rata-rata lamanya bersekolah penduduk Indonesia di tahun 2010 hanya sekitar 5,7 tahun. Artinya, penduduk Indonesia secara rata-rata hanya 'hampir' lulus sekolah dasar (SD). Padahal, kita belum berbicara tentang kualitas pendidikan, baru sebatas kuantitas pendidikan. Tentunya, kualitas lulusan SD di kota mungkin jauh lebih baik ketimbang lulusan SD didaerah terpencil.
Dengan anggaran pendidikan yang sudah mencapai 20% dari APBN 2011, seharusnya Indonesia dapat segera memperbaiki tingkat pendidikan penduduknya. Jika titik terlemah pencapaian pembangunan manusia ini bisa segera diperbaiki, seharusnya Indonesia mampu 'mendongkrak' capaian IPM-nya serta mengalami peningkatan peringkat secara signifikan setidaknya dalam 10 tahun mendatang.
• Tingkat kemiskinan
Salah satu alat untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi antar daerah yaitu presentase penduduk. Pulau jawa merupakan pusat kemiskinan di Indonesia dan kepadatan penduduk yang tinggi.Semakin tinggi jumlah penduduk per hektar semakin sempit ladang untuk bertani atau alokasi untuk membangun pabrik serta kegiatan ekonomi lainnya.Semakin kecil kesempatan kerja dan pendapatan juga semakin besar presentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
• Faktor-faktor penyebab ketimpangan
Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah
Ekonomi dari daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat.Sedangkan daerah dengan tingkat konsentrasi ekonomi rendah akan cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.Indonesia dengan strategi pembangunan ekonomi langsung maupun tidak langsung terpusatnya pembangunan ekonomi di jawa dengan berbagai alasan,ekonomis serta strategis membuat tebelakangnya pembangunan ekonomi di provinsi lainnya.
Alokasi investasi
Dapat dikatakan bahwa kurangnya investasi langsung di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat di wilayah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif seperti industri manufaktur.hal ini disebabkan terpusatnya investasi langsung di wilayah jawa atau lebih lambatnya perkembangan investasi langsung di luar jawa.oleh karena itu salah satu factor utama penyebab ketimpangan pembangunan di Indonesia.
Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antardaerah
Relasi antara mobilitas factor produksi dan perbedaan tingkat pembangunan atau pertumbuhan antarprovinsi dapat lebih jelas dipahami dengan pendekatan analisis mekanisme pasar output dan pasar input.perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antarprovinsi membuat terjadinya perbedaan tingkat pendapatan per kapita dengan teori ini mekanisme pasar output dan input bebas.
Perbedaan SDA antarprovinsi
Pembangunan ekonomi yang kaya akan SDA akan lebuh maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan dengan di daerah yang miskin SDA.Hingga tingkat tertentu SDA dilihat haya sebagai modal awal untuk pembanguan yang harusnya dikembangkan terus.
Perbedaan kondisi demogarafi antarwilayah
Perbedaan geografi antarprovinsi merupakn factor utama ketimpangan ekonomi regional Indonesia.terutama dalam hal pendidikan,kesehatan,disiplin mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Kurang lancarnya perdagangan antarprovinsi
Faktor keterbatasan transportasidan komunikasi yang meyebabkan ketidaklancaran perdagangan antarprovinsi yang menjadi salah satu devisa untuk Indonesia.
• Teori pembangunan ekonomi daerah
Teori basis ekonomi
Berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah.produksi suatu barang atau jasa menggunakan sumber daya dalam negeri yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjadi meningkat pendapatan per kapita di daerah tersebut.
Teori lokasi
Menentukan suatu lokasi untuk dapat menghasilkan keuntungan terhadap produksi yang sedang dijalankan.Perusahaan akan memilih lokasi yang dekat dengan bahan baku dan pasar karena hal tersebut dapat mempermudah proses produksi serta pemasaran bagi produk tersebut.
Teori daya tarik industri
NT tinggi per pekerja,industri-industri kaitan perkembangan industri akan terus diperhatikan supaya dapat lebih maju dan dapat mengurangi ketergantungan impor yang merugikan bagi pertumbuhan ekonomi,daya saing di masa depan mampu menetukan langkag tujuan dari industri mau seperti apa dan melihat kemajuan jaman melakukan pengembangan yang signifikan di bidang industri,spesialisasi industri perdagangan internasioanl suatu daerah lebih mengkhususkan bidang industri karena memiliki keunggulan koperatif dan dapat menguntungkan.
3. Kesimpulan
Jadi menurut pendapat sya pembangunan daerah yang berada di Indonesia belum cukup merata karena msaih banyak daerah-daerah terpencil yang infrastukturnya belum terpenuhi oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan ketimpangan terhadap pembngunan daerah yang menimbulkan reaksi protes masyarakat pada pemerintah.Daerah yang kurang diperhatikan pemerintah melakukan aksi pemberontakan besar-besaran seperti timor timor yang dahaulu masih menjadi bagian Negara Indonesia karena daerahnya terpencil memang agak sulit menjangkaunya.Daerah ini sangat kekurangan air bersih.bahan makanan,pendidikan dan semua aspek di segala bidang mereka merasa pemerintah tidak peduli dengan keadaan mereka.Pada saat itulah timor timor melakukan pemberontakan melepaskan diri dari Negara Indonesia dan ingin menjadi Negara yang berdiri sendiri. Melalui berbagi proses dan akhirnya timor-tmor Negara yang dahulu merupakan Negara bagian Indonesia sekarang telah berdiri sendiri dan mengganti nama menhajdi Negara timor leste.Dari peristiwa ini seharusnya pemerintah dapat memetik pelajaran dan harus lebih memperhatikan Negara dan pulau-pulau yang berpenduduk miskin untuk menjadi lebih maju.Kita Negara kepulauan janganlah member ketidaknyaman terhadap penduduk yang masih sangat kurang terutama di bidang pembangunan daerah.Tetapi di balik itu semua pemerintah telah berhasil memusatkan pulau jawa sebgai sumber dari pembangunan dan segala aspek yang membuat perekonomian Indonesia tumbuh pesat. Solusi untuk pemerintah Indonesia ayolah bangun bersama-sama lihat masyarakat yang infrastukturnya belum terpenuhi ini dapat menyebabkan hambatan dalam menjalani aktivitas mereka serta berpengaruh terhadap kesejahteraan masyrakat,pendapatan Negara juga.Jalankan tugas sesuai amanat apa yang harus dilakukan untuk membangun negeri ini menjadi negeri yang maju.Dengan banyaknya pengetahuan tentang teori pembangunan pelajari pilihlah sesuai dengan apa yang dapat menjadikan pembangunan daerah Negara Indonesia lebih maju dan mempunyai prospek kedepan.
Daftar pustaka :
http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=15936
http://www.mediaindonesia.com/read/2011/01/27/198895/68/11/Kinerja-Pembangunan-Manusia-Indonesiap
http://news.id.msn.com/okezone/business/article.aspx?cp-documentid=4748457
Perekonomian Indonesia Dr.Tulus Tambunan,Ghalia Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar